Dalam kunjungan kerjanya di provinsi Papua, Tim Komisi I DPR RI, komisi dewan yang membidangi pertahanan dan keamanan, politik luar negeri, penyiaran, serta komunikasi dan informatika ini melakukan peninjauan ke pos perbatasan Indonesia dan Papua New Guinea yang terletak di desa Skow, 2 jam perjalanan udara dari Jayapura.

Tim yang dipimpin Ketua Komisi I DPR Mahfudz siddiq (F-PKS) ini meninjau pos perbatasan TNI yang dijaga oleh pasukan TNI dari Batalyon Lintas Udara (Linud 330) sekaligus berdialog dengan prajurit yang bertugas. Menurut keterangan komandan Pos Perbatasan, tugas-tugas pengamanan wilayah perbatasan dapat dilaksanakan dengan baik. Masa pergantian tugas atau rotasi dilakukan setahun sekali. Kondisi peralatan pendukung pun cukup memadai. Di samping pasukan TNI, juga ada 4 personal Satgas Intel maupun petugas imigrasi ditambah aparat kepolisian setingkat Polsek.

Komandan Pos Perbatasan juga menginformasikan kondisi perbatasan akan lebih ramai terjadi saat hari-hari pasar, di mana pada hari-hari tersebut banyak warga PNG yang masuk ke wilayah Indonesia khususnya menuju Jayapura untuk berbelanja.

Tim Kunjugan Kerja Komisi I DPR RI memberi beberapa catatan khusus mengenai perbatasan RI-PNG di Jayapura ini, di antaranya pengawasan perbatasan kurang  terkontrol secara optimal, mengingat bebasnya warga PNG keluar masuk dengan alasan hendak berbelanja. Kondisi ini rawan disusupi oleh orang-orang dengan tujuan tertentu, seperti tokoh-tokoh Orgainsasi Papua Merdeka (OPM) yang banyak menetap di PNG.

“Perlu kerjasama yang baik antar petugas perbatasan kedua negara khususnya untuk mengoptimalkan petugas intelijen dari TNI yang ditugaskan di perbatasan,” ucap Ketua Tim Komisi I. Mahfudz Siddiq juga mengkritisi lamanya waktu rotasi prajurit yang bertugas di perbatasan. “Menurut keterangan komandan pos perbatasan tadi, rotasi dilakukan setahun sekali, tetapi kenyataannya ada yang sudah bertugas selama 15 bulan,” ungkap mantan pimpinan Pansus Century ini. Mahfudz menambahkan secara umum tidka ada keluhan dari prajurit TNI yang bertugas, karena apa-apa yang menjadi hak prajurit sudah diberikan.

Anggota Komisi I, Tjahjo Kumolo (F-PDIP) mengkritisi hal ini, karena dengan bebasnya keluar masuk warga dari negara tetangga, akan membuka ruang yang lebar apabila ada penyusup-penyusup yang ingin mengacaukan keamanan di wilayah Indonesia. “Saya kira pengamanan dan pengawasan perbatasan perlu lebih diperketat terhadap para pelintas batas, agar tidak mudah disusupi,” sarannya. Kepada pihak intelijen TNI, Tjahjo juga meminta agar meningkatkan kewaspadaannya.

Usai meninjau perbatasan rombongan tim Komisi I DPR melanjutkan agenda kunjungan kerja dengan melakukan pertemuan dengan Pangdam XVII cendrawasih beserta jajarannya. (Rd.Tvp)